Peralihan Akreditasi dari Program Studi ke Institusi Perguruan Tinggi

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI 1
1. PENDAHULUAN.. 2
2. ISU AKREDITASI 3
3. PEMBAHASAN.. 4
3.1. Landasan Hukum Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 4
3.2. Institusi Perguruan Tinggi 6
3.3. Tujuan dan Manfaat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 7
3.4. Aspek-aspek Pelaksanaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 8
3.5. Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 8
3.6. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 11
3.7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 13
3.8. Kode Etik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 14
3.9. UGM Dipercaya Melakukan Akreditasi Institusi untuk yang Pertama Kali 14
4. PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 15
4.1. Empat Belas Prinsip TQM W. Edwards Deming. 17
4.2. Empat Belas Prinsip TQM Menurut Philip Crosby. 17
4.3. Empat Belas Prinsip TQM Deming yang Diaplikasikan Dalam Dunia Pendidikan di SMA Mt. Edgecumbe, Alaska Amerika Serikat: 18
5. SARAN.. 19
6. PENUTUP.. 20
7. DAFTAR RUJUKAN.. 21


1. PENDAHULUAN

Terry, (1972) “management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. Artinya, manajemen adalah proses berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang ditunjukkan untuk menentukan dan menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia dan lainnya.
Konsep Total Quality Management (TQM) awalnya dikembangkan oleh seorang Amerika yang bernama W. Edward Demming setelah perang dunia kedua yang dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas produksi barang dan jasa. Konsep ini tidak direspon di negara asalnya dan pada akhirnya dikembangkan oleh Jepang pada tahun 1950. Dengan penerapan TQM ini pasar dunia yang didominasi oleh Amerika pada awalnya secara berangsur-angsur dan meyakinkan diambil alih oleh industri Jepang.
Keberhasilan penerapan TQM dalam dunia industri dan jasa mengilhami sebagian tokoh pendidikan untuk mengadopsi konsep ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mereka percaya bahwa konsep ini diperlukan dalam reformasi inovasi penyelenggaraan pendidikan, walaupun memang sebagian pendidik yang lain menolak konsep ini dengan asumsi bahwa dunia pendidikan yang notabenenya adalah mendidik manusia itu lebih kompleks dibanding dengan meningkatkan mutu produksi barang dan jasa.
Dunia manajemen diwarnai oleh kesadaran akan pentingnya mutu dalam setiap upaya keseharian pekerjaan. Manajemen Mutu bukan cuma persoalan keteknikan tetapi juga pada bidang keuangan, administrasi, pelayanan terpadu, dan sebagainya, bahkan juga pada bidang pendidikan.
Bidang pendidikan adalah sistem yang meliputi proses belajar dan mengajar yang disuplai oleh input peserta didik dengan seluruh komponen sumber dayanya seperti: SDM (Rektor/Ketua/Kepala Sekolah, Dosen/Guru, Karyawan, Sistem Manajemen, Sarana dan Prasarana, Dana, Kurikulum, dan Reputasi). Output-nya adalah para lulusan. Dengan demikian pendidikan adalah industri suatu jasa. Yang unik dari pendidikan adalah outcome-nya baru terdeteksi dalam jangka waktu yang cukup panjang (lama). Dengan demikian ditilik dari sisi ekternal stakeholder yang memasok investasi (orang tua/masyarakat) baru akan mendapatkan keuntungan di masa depan yang cukup panjang.
Sewaktu Deming mencanangkan Manajemen Mutu, dia mengemukakan 14 prinsip. Akan tetapi 14 prinsip itu dimulai dengan prinsip pertama yang mengatakan: “Tetapkan tujuan jangka panjang : tujukan kepada perbaikan berkelanjutan”. Berarti, meskipun banyak hal yang harus dikerjakan tetaplah satu tujuan yang hendak dicapai. Hal ini juga menyatakan bahwa keseluruhan langkah yang dilakukan adalah dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Berarti ada suatu proses pengarahan menuju suatu titik.
Selanjutnya mutu yang baik adalah yang dicapai melalui proses. Bagaimana pelaksanaan proseslah yang menjamin hasil yang memadai. Titik berat penilaian bukanlah pada hasilnya semata, melainkan juga sangat difokuskan pada proses. Kepastian akan karakteristik hasil adalah pada bagaimana prosesnya dijalankan. Wujud nyata dari Manjemen Mutu adalah terciptanya standarisasi (Pongtuluran, 2002:3-6).
Sistem jaminan mutu perguruan tinggi (quality assurance), terdiri atas dua aspek yang saling berkaitan, yaitu 1) jaminan mutu internal dan 2) jaminan mutu eksternal. Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal.
Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan independen di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi.
Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgments of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang di verifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke lokasi perguruan tinggi.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan kualitas hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.
Makalah ini akan memaparkan tentang apa akreditasi institusi itu, mengapa terjadi peralihan dari akreditasi program studi ke institusi PT, landasan hukum, tujuan dan manfaatnya, standar dan prosedur, instrumen dan kode etik, uji coba menerapkannya pada UGM serta bagaimana menyikapi peralihan akreditasi ini dan strategi manajemen apa yang dapat diaplikasikan. Tentu saja semua yang diusahakan ini masih jauh dari harapan, karena itu masih perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama masukan dari pembimbing, dan rekan lainnya.

2. ISU AKREDITASI

Pelaksanaan proses akreditasi pertama kali dilakukan pada tahun 1996, dan hingga Februari 2007, BAN-PT telah melakukan akreditasi terhadap 8146 program studi yang terdiri atas 6192 program studi S-1 (53,0% dari 11682 PS S-1), 653 program studi S-2 (65,3% dari 1000 PS S-2), 42 program studi Doktor (18,0% dari 233 program studi S-3), dan 1262 program studi Diploma (25,6% dari 4927 program studi Diploma). Program studi yang telah terakreditasi mencapai 45,6% dari 17844 jumlah program studi yang terdaftar.
Sejak dibentuk dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 2007, BAN-PT hanya melaksanakan akreditasi program studi. Jumlah program studi yang telah diakreditasi sebanyak 8146 atau 45,6% dari sekitar 17844 program studi yang dikelola oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena jumlah program studi yang amat besar, pelaksanaan sistem akreditasi program studi seperti yang dilakukan sekarang mengalami banyak kendala, baik dari segi waktu yang panjang untuk menyelesaikan akreditasi seluruh program studi, pembiayaan tinggi dan jumlah asesor yang besar. Selain itu komitmen dan kinerja institusi perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas mutu pelaksanaan dan mutu produk program studi dan program lainnya, belum mendapat perhatian dan belum diakreditasi.
Dengan adanya peralihan ini bagaimana institusi perguruan tinggi menyikapinya dalam rangka mewujudkan kualitas secara menyeluruh dan terintegrasi, tidak bisa lagi secara parsial per program studi.

3. PEMBAHASAN

Pada tahun 2000 BAN-PT mulai mengembangkan sistem akreditasi institusi perguruan tinggi dengan membentuk Tim yang ditugasi menyusun naskah akademik sistem akreditasi institusi dan perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi. Pada tahun 2002 telah tersusun buku naskah akademik Sistem Akreditasi Institusi, diikuti dengan disusunnya perangkat instrumen akreditasi dan telah disosialisasikan dan diujicobakan.
Mengingat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi maka diperlukan akreditasi institusi.

3.1. Landasan Hukum Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Pengembangan akreditasi institusi perguruan tinggi merujuk kepada:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Secara lengkap pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.
Pasal 60:
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61:
(1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang dislenggrakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:
Pasal 47:
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut :
Pasal 86:
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
(3) Akreditasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87:
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan
c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana duimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreiditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88:
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

3.2. Institusi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah institusi yang didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga melaksanakan fungsi Tridarma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Ipteks. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik masukan, proses maupun keluaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistim penjaminan mutu yang baik dan benar, perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.
Konsep desentralisasi atau otonomi berdasarkan rasional ideologi dan filsafat tidak dipisahkan dari tujuan yang diinginkan yang ada dalam setiap diri individu dan dalam masyarakat. Secara alamiah, setiap individu membutuhkan hak dan kepuasan psikologis dalam hidup dan kehidupannnya. Dalam hubungan ini, otonomi lebih membuka kesempatan kepada individu-individu atau kelompok individu untuk berbuat serta berpartisipasi. Ini dipandang sebagai kemerdekaan dan kebebasan, dan sekaligus akan memberikan kepuasan psikologis (Nur. 2001).
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua institusi perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi.

3.3. Tujuan dan Manfaat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakekat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi melalui kunjungan atau visitasi tim asesor ke lokasi perguruan tinggi.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.
1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

3.4. Aspek-aspek Pelaksanaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi perguruan tinggi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi perguruan tinggi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (2) prosedur akreditasi perguruan tinggi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi perguruan tinggi; (3) instrumen akreditasi perguruan tinggi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi perguruan tinggi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi perguruan tinggi.

3.5. Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.
Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness) [WASC, 2001]. Keseluruhan standar itu terdiri atas 15 standar seperti berikut.

Standar 1. Eligibilitas, Integritas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Standar 2. Kemahasiswaan
Standar 3. Sumber daya manusia
Standar 4. Kurikulum
Standar 5. Prasarana dan Sarana
Standar 6. Keuangan
Standar 7. Tata pamong (governance)
Standar 8. Sistem pengelolaan
Standar 9. Sistem pembelajaran
Standar 10. Suasana akademik
Standar 11. Sistem informasi
Standar 12. Sistem jaminan mutu
Standar 13. Lulusan
Standar 14. Penelitian, publikasi dan karya inovatif lainnya, dan pengabdian kepada masyarakat
Standar 15. Program studi

1. Eligibilitas (eligibility), Integritas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Eligibilitas adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi agar layak untuk diakreditasi, termasuk adanya dokumen izin operasional penyelenggaraan program dari instansi yang berwenang. Integritas perguruan tinggi adalah komitmen dan perilaku jujur, keterbukaan dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang hendak dicapai suatu perguruan tinggi di masa depan, mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang hendak dicapai oleh suatu institusi. Misi adalah tugas dan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi untuk mewujudkan visinya, berisi pernyataan spesifik mengenai apa yang akan dicapai dan prinsip serta cara-cara yang digunakan dalam mewujudkan visinya. Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang harus dicapai oleh perguruan tinggi melalui proses melalui berbagai strategi, pendekatan, dan metode yang dirancang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Sasaran adalah rumusan spesifik mengenai wilayah jangkauan yang dirancang secara sistemik untuk mengarahkan pencapaian tujuan perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

2. Kemahasiswaan. Standar ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi dan penilaian mengenai aturan, kondisi, profil, pemetaan, serta program dan kegiatan mahasiswa, beserta hasilnya, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi; berbagai layanan yang diberikan kepada mahasiswa; serta etika yang harus ditaati oleh para mahasiswa.
3. Sumber Daya Manusia. Standar ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi dan penilaian mengenai kualifikasi, kualitas, kinerja, dan banyaknya sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program pada perguruan tinggi, yang menyangkut tridarma perguruan tinggi. Sumber daya manusia pada perguruan tinggi terdiri atas pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan yang berstatus tetap dan tidak tetap.

4. Kurikulum. Perguruan tinggi memberikan arahan yang lengkap dan komprehesif tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum bagi semua satuan yang ada di perguruan tinggi dalam bentuk pedoman yang harus difahami oleh seluruh sivitas akademika. Arahan tersebut dlengkapi dengan perangkat monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

5. Prasarana dan Sarana. Standar ini berkenaan dengan kemampuan perguruan tinggi dalam pengadaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pada tingkat institusi dan setiap satuan yang ada di perguruan tinggi. Kemampuan tersebut dinyatakan dengan adanya pedoman pengadaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana; kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan pedoman tersebut, serta perangkat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman tersebut.

6. Keuangan. Standar ini berkenaan dengan penyediaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban keuangan pada tingkat institusi dan tingkat satuan yang ada di perguruan tinggi. Standar keuangan meliputi sumber dana, sistem alokasi anggaran, sistem pertanggungjawaban, kecukupan: rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; pengelolaan; pembangunan), rasio anggaran (rutin : pembangunan), biaya per mahasiswa, biaya penyusutan, hutang, cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, bea siswa, dan pengelolaan aset strategis.

7. Tata pamong (governance). Standar ini berkenaan dengan sistem tatapamong yang diterapkan di perguruan tinggi. Tata pamong (governance) berkaitan dengan penetapan nilai-nilai (nilai moral, nilai etik, integritas) dan norma seperti kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi ilmu pengetahuan; sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumberdaya, penetapan visi, misi dan tujuan institusi, pola otoritas dan hierarki, dan hubungan perguruan tinggi dengan berbagai institusi akademik, dunia pemerintahan, serta dengan dunia bisnis serta masyarakat. Untuk memiliki tatapamong yang baik (good governance), institusi perlu memiliki berbagai pedoman, menerapkan pedoman-pedoman itu, dan perangkat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan tatapamong itu.

8. Sistem pengelolaan. Standar ini berkenaan dengan penataan sistem pengelolaan lembaga yang mencakup organisasi, kepemiminan, perencanaan program kelembagaan, pengelolaan administrasi perguruan tinggi, perencana-an, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan instansi lain, dan pengembangan direktori perguruan tinggi.

9. Sistem pembelajaran. Standar ini berkenaan dengan tolok ukur untuk terwujudnya proses pembelajaran yang efisien dan efektif, didukung oleh partisipasi aktif mahasiswa, komunikasi bermakna antara mahasiswa dan dosen, prasarana dan sarana pembelajaran yang tepat, metode pembelajaran yang efektif, serta system evaluasi yang valid, peluang mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan sumber belajar.

10.Suasana akademik. Standar ini berkenaan dengan perwujudan komunikasi akademis di antara seluruh sivitas akademika dalam mengupayakan kehidupan kampus yang dinamis penuh dengan kegiatan ilmiah untuk melaksanakan visi dan misi perguruan tinggi. Suasana akademik yang baik didukung oleh: kebijakan, prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya intreraksi akademik, terselenggaranya kegiatan ilmiah yang direncanakan, dan pengembangan perilaku cendekiawan.

11.Sistem informasi. Standar ini berkenaan dengan pengembangan system dan jaringan informasi, pelaksanaan beserta evaluasi dan monitoringnya, pemanfaatannya sebagai pendukung pengembangan dan pengelolaan program, serta kegiatan operasional kelembagaan. Sistem informasi terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

12.Sistem penjaminan mutu internal. Standar ini berkenaan dengan pengembangan, pelaksanaan, dan pemanfaatan unit dan sistem penjaminan mutu internal dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, dilengkapi dengan standar, prosedur, dan kecukupan prasarana dan sarana, serta perangkat instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

13.Lulusan. Standar ini berkenaan dengan karakterstik, profil, dan pemetaan lulusan sebagai produk . Standar ini mencakup produktivitas perguruan tinggi, mutu kompetensi lulusan, masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan, pelacakan dan komunikasi di antara lulusan dengan lulusan dan antara lulusan dengan perguruan tinggi.

14.Penelitian, publikasi, karya inovatif lainnya, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini berkenaan dengan mutu program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Standar ini mencakup teresedia dan diterapkannya pedoman penelitian; agenda penelitian; produk penelitian dalam bentuk laporan penelitian dan tulisan ilmiah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian; program penelitian bersama dalam rangka kemitraan dengan instansi lain; yang didukung dengan kecukupan prasarana dan sarana serta dana penelitian yang memadai.

15.Program studi. Standar ini berkenaan dengan mutu program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi melalui fakultas dan jurusan. Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pengarahan dari perguruan tinggi terkait. Oleh karena itu perguruan tinggi harus mengembangan dan melaksanakan serta senantiasa memonitor dan mengevaluasi kurikulum serta pelaksanaannya. Mutu program studi dinyatakan dengan peringkat akreditasi yang mencerminkah tingkat pencapaian standar akreditasi oleh program studi yang bersangkutan. Rasio antara jumlah program studi yang telah terakreditasi dengan yang belum terakreditasi merupakan indikator mutu pengelolaan program studi oleh perguruan tinggi.


3.6. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut (Bagan 1).
Bagan 1. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi institusi.
2. Institusi PT mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
a. SK Pendirian Institusi PT
b. AD/ART atau Statuta.
c. Renstra/RIP/RJP.
d. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi-diri institusi.
e. Laporan Monitoring dan evaluasi institusi.
f. Informasi tentang izin operasional program studi.
g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.

3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri serta persyaratan lainnya.
4. BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
5. PT menyusun Portofolio sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Perguruan Tinggi.
6. PT mengirimkan Portofolio tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan Portofolio tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan perguruan tinggi.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai Portofolio (desk evaluation) selama satu bulan di tempat masing-masing.
10. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan visitasi.
11. Tim asesor melakukan visitasi ke lokasi PT selama 3 atau 5 hari.
12. Tim asesor melaporkan hasil visitasi kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah visitasi.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi PT.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada PT yang bersangkutan.
16. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat terkait, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

3.7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam butir 3.5. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam instrumen yang berbentuk portofolio. Portofolio akreditasi perguruan tinggi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu perguruan tinggi, yang dirumuskan secara terbuka (open-ended) dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi yang diakreditasi. Portofolio akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat perguruan tinggi secara berkelanjutan. Isi portofolio akreditasi perguruan tinggi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi perguruan tinggi.
Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE ++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tatapamong (governance).

3.8. Kode Etik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the “do”) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya.

3.9. UGM Dipercaya Melakukan Akreditasi Institusi untuk yang Pertama Kali

Universitas Gadjah Mada mendapat kepercayaan dari BAN-PT untuk melakukan akreditasi sendiri institusinya. Hal ini merupakan perubahan kebijakan BAN-PT tentang model akreditasi terhadap perguruan tinggi. Model akreditasi institusi bersifat lebih terbuka atau transparan serta memiliki format dan tata cara yang berbeda dengan model akreditasi program studi (prodi), karena mencantumkan metode penilaian dan cara pengisian dalam buku panduannya.
UGM adalah yang pertama kali melakukan akreditasi institusi. Seperti dulu, UGM juga yang pertama kali melakukan akreditasi prodi. Tata cara dalam akreditasi institusi mensyaratkan institusi perguruan tinggi seperti UGM untuk menilai diri sendiri berdasarkan rincian kriteria atau indikator yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Tidak kurang ada 15 kriteria yang harus dipatuhi, yang terbagi atas dua kelompok, yaitu komitmen administrasi sebanyak enam kriteria dan sembilan kriteria dalam komitmen akademik. Atas dasar penilaian tersebut, selanjutnya UGM akan men-declare akreditasi yang diperoleh, apakah A, B atau C.
Kemudian BAN-PT akan melakukan visitasi ke UGM untuk berdialog, berdiskusi untuk mencari kesamaan. Jadi yang divisitasi adalah UGM sebagai institusi perguruan tinggi, dan bukan lagi prodi. Visitor juga tidak lagi datang langsung ke prodi-prodi seperti dulu dan yang diakreditasi adalah pimpinan.
Meski dilakukan dengan cara menilai diri sendiri, akreditasi institusi tetap mensyaratkan adanya evidence, data-data dan bukti-bukti kuat yang mendasari atau mendukung penilaian tersebut. Tim Penyusun Akreditasi Institusi UGM menyusun berkas-berkas tersebut, untuk selanjutnya mendokumentasikannya, bukti-bukti di antaranya seperti sistem keuangan dan penjaminan mutu. Bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dikirim ke Jakarta, seperti kelaziman yang ada pada akreditasi prodi.
Jika dalam akreditasi tersebut UGM berhasil mendapat akreditasi A maka hal itu merupakan jaminan bahwa secara institusi UGM sudah sehat dan memiliki kualitas yang bagus. Akreditasi A juga akan mengantarkan UGM mendapatkan prioritas dari BAN-PT untuk melakukan akreditasi prodinya sendiri.
UGM membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyusun sebuah sistem yang disebut Sistem Akreditasi Internal UGM, yang disosialisasikan pada tahun 2007 ini. Tujuannya, agar seluruh prodi dan fakultas aware sehingga tidak ada gejolak dalam pelaksanaannya, yang direncanakan pada 2008 berbarengan dengan habisnya masa akreditasi sejumlah prodi. Tim akan menggabungkan antara penilaian BAN dengan penjaminan mutu atau SPMPT-UGM. Yang jelas, akan terkait dengan siklus-siklus penjaminan mutu UGM. Dengan melakukan penilaian setiap tahunnya, maka dalam jangka waktu lima tahun, prodi-prodi dan fakultas akan mengetahui, nilainya akan semakin tinggi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus.

4. PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Penerapan Total Quality Management (TQM) perlu merumuskan defenisi kualitas, agar kualitas perguruan tinggi dapat didesain (designable), dikendalikan (controllable), dan dikelola (manageable). Hal ini seiring dengan konsep Total Quality Management (TQM) yang lebih menekankan pada upaya peningkatan sistem proses untUk menghasilkan mutu yang terbaik. Untuk mencapai itu perguruan tinggi harus memahami perkembangan manajemen sistem industri modern, dalam rangka mewujudkan kualitas secara menyeluruh dan terintegrasi, tidak secara parsial per program studi.
Untuk mencapai harapan sistem industri itu, maka perguruan tinggi perlu melakukan peningkatan terus-menerus (continous educational process improvement), yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan lulusan (output) yang berkualitas, pengembangan kurikulum. Proses pembelajaran dan ikut bertanggungjawab untuk memuaskan penguna lulusan perguruan tinggi itu. Seterusnya, berdasarkan informasi dari pengguna lulusan (external customers) itu dapat dikembangkan ide-ide kreatif untuk mendesain ulang kurikulum atau memperbaiki proses pendidikan tinggi yang ada saat ini. Konsep pemikiran manajemen sistem pendidikan tinggi ini dituangkan pada bagan 2.
Bagan 2. Manajemen Sistem Pendidikan Tinggi

John Jay Bonstingl dalam Mehrotra (2000) mengatakan bahwa ada beberapa prinsip TQM yang dapat dikembangkan dan di implementasikan dalam dunia pendidikan yang ia sebut dengan Four Pillars of Total Quality Management.
1. Synergistic Relationships yang menekankan pada suppliers and customers, team work eaching dan kolaborasi dalam memuaskan pelanggan.
2. Continuous Improvement and Self Evaluation yakni dedikasi yang penuh untuk selalu mengadakan perbaikan baik secara personal maupun kolektif, evaluasi diri dan juga menitik beratkan pada kekuatan siswa/mahasiswa, gaya belajar, dan berbagai jenis kecerdasan yang berbeda.
3. A System of Ongoing Process yang menyadari bahwa institusi pendidikan merupakan suatu sistem organisasi yang terus berproses sehingga kendala yang dihadapi dalam pencapaian mutu dalam pendidikan terus diupayakan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
4. Leadership yang menekankan pada gaya pimpinan dalam memimpin dan mengatur institusi pendidikan, dalam skala yang lebih kecil guru/dosen merupakan pimpinan yang harus bekerja sama dengan siswa/mahasiswa secara sinergis.

Implementasi TQM bukan saja bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan antara lulusan perguruan dengan kebutuhan sistem industri, melainkan juga berupaya meningkatkan kualitas lulusan, memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan perguruan tinggi dan mencapai kepuasan atas jasa yang bisa diberikan perguruan tinggi.
Dalam penerapan TQM menuntut adanya perubahan sifat hubungan antara yang mengelola (pimpinan) dan yang melaksanakan pekerjaan. Secara konseptual perintah dari atas diubah menjadi inisiatif dari bawah. Tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggotanya/bawahannya. Karena itu penerapannya, pendidikan dipersepsikan sebagai industri jasa atau industri pelayanan dan bukan sebagai proses produksi.

4.1. Empat Belas Prinsip TQM W. Edwards Deming
1. Miliki tekat yang kuat untuk terus-menerus memperbaiki mutu produk atau jasa.
2. Gunakan filosofi kerja yang tidak bisa menerima keterlambatan, kesalahan, cacat materi dan cacat pekerjaan.
3. Hentikan pemeriksaan mutu pekerjaan hanya pada akhir proses, ganti dengan adanya proses yang baik sejak awal sampai akhir guna mendapakan hasil yang bermutu.
4. Jangan terkecoh oleh besarnya biaya saja, yang mahal belum tentu baik dan yang murah belum tentu jelek. Utamakan mutu!
5. Lakukan terus dan selamanya usaha-usaha perbaikan mutu dalam setiap kegiatan.
6. Lembagakan pembinaan dalam bentuk on-the-job training untuk semua orang (pimpinan dan karyawan).
7. Lembagakan kepemimpinan yang membantu setiap untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik (menerima, memfasilitasi, membantu mengatasi kendala).
8. Hilangkan sumber-sumber yang menyebabkan orang merasa takut dalam organisasi, agar orang dapat bekerja secara efektif dan efisien.
9. Hilangkan semua yang menghambat komunikasi antar bagian dan antar individu dalam organisasi, agar mereka dapat bekerja sama dengan baik.
10. Hilangkan slogan dan peringatan untuk bekerja lebih keras kepada para pelaksana, sebab itu hanya akan menimbulkan hubungan yang kurang baik; penyebab rendahnya mutu dan produktifitas bukan pada pihak pelaksana, tetapi ada pada sistem organisasi.
11. Hilangkan target kerja (quota) bagi para pelaksana, dan hilangkan angka-angka tujuan bagi para pimpinan.
12. Singkirkan penghalang yang merebut hak para pimpinan dan pelaksana untuk bangga atas hasil kerjanya.
13. Lembagakan program yang kuat untuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan diri bagi semua orang. Tenaga-tenaga profesional sadar bahwa dirinya harus selalu meningkatkan kemampuan dirinya.
14. Ciptakan struktur yang memungkinkan semua orang bisa ikut serta dalam usaha memperbaiki mutu pendidikan.

4.2. Empat Belas Prinsip TQM Menurut Philip Crosby
1. Komitmen dari pimpinan.
2. Bentuk tim perbaikan mutu.
3. Pengukuran mutu: Tentukan Baseline data dan tentukan standar mutu yang diinginkan.
4. Menghitung biaya untuk mutu: Mengulang pekerjaan yang cacat menghasilkan pruduk berbiaya tinggi.
5. Membangkitkan kesadaran akan mutu.
6. Laksanakan perbaikan mutu.
7. Perencanaan kerja tanpa cacat.
8. Adakan pelatihan bagi unsur pimpinan dan kemudian lanjutkan dengan pelatihan bagi karyawan.
9. Adakan hari-hari tanpa cacat.
10. Masing-masing tim menentukan tujuan perbaikan yang akan dicapai.
11. Pengakuan atas partisipasi dan prestasi dalam bentuk bukan uang.
12. Menghilangkan penyebab kesalahan berarti melakukan perbaikan.
13. Bentuk komisi mutu yang secara profesional akan merencanakan usaha-usaha perbaikan mutu dan memonitor secara berkelanjutan.
14. Lakukan berulang lagi.

4.3. Empat Belas Prinsip TQM Deming yang Diaplikasikan Dalam Dunia Pendidikan di SMA Mt. Edgecumbe, Alaska Amerika Serikat:

1. Pertahankan Sasaran.
2. Terapkan filosofi terbaru.
3. Berusaha keras menghilangkan pemeringkatan.
4. Hentikan ketergantungan pada ujian untuk mencapai kualitas.
5. Bekerja sama dengan institusi asal siswa.
6. Kembangkan terus-menerus sistem pelibatan murid.
7. Lakukan pendidikan dan pelatihan kerja.
8. Bangun kepemimpinan.
9. Hilangkan rasa takut.
10. Runtuhkan rintangan.
11. Hilangkan slogan, tuntutan dan target.
12. Hilangkan target bagi guru dan murid.
13. Hilangkan kendala-kendala.
14. Selenggarakan program pendidikan dan pengembangan diri yang. bermutu bagi semua orang.
15. Libatkan semua orang disekolah dalam upaya melakukan transformasi.

Sebagai bentuk perwujudan TQM di Indonesia, Universitas Gajah Mada (UGM) mendeklarasikan tahun 2002 sebagai tahun sistem jaminan mutu yaitu peningkatan kualitas berkelanjutan dalam segala bidang. Sebagaimana disarankan Lewis (1994) dalam bagan 3.
Tekad peningkatan mutu berkelanjutan ini dikedepankan, menyusul status UGM sebagai perguruan tinggi berbadan hukum milik negara (BHMN) atau universitas yang melaksanakan program otonomi kampus. Sistem jaminan mutu (quality assurance system) pendidikan tinggi di UGM telah dimulai diterapkan ditingkat universitas dalam bentuk kebijakan dan prosedur, maupun ditingkat fakultas dengan jurusan dan program studi yang sesuai dengan kondisi unit yang bersangkutan. “UGM sangat beruntung karena sejak tiga tahun yang lalu secara bertahap 12 program studinya telah mendapatkan proyek pengembangan pendidikan strata satu atau QUE (quality of undergraduate education).


Bagan 3. Peningkatan kualitas perguruan tinggi berkelanjutan

Penerapan TQM berupa sistem jaminan mutu di UGM di dasari perkembangan pendidikan tinggi di dunia global yang menuntut penjaminan kualitas dari hasil pendidikan tinggi, serta penacapaian kompetensi yang dibutuhkan sistem industri. Berkaitan dengan itu sejak tahun 1999 UGM dan Universitas Indonesia dua universitas yang mewakili Indonesia sebagai anggota Panitia Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi tingkat ASEAN.

5. SARAN

Mutu yang baik adalah yang dicapai melalui suatu proses: Bagaimana pelaksanaan proseslah yang menjamin hasil yang memadai; Titik berat penilaian bukanlah pada hasilnya semata, melainkan juga sangat difokuskan pada bagaimana prosesnya dilaksanakan; Kepastian akan karakteristik adalah pada bagaimana proses dijalankan. Upaya mewujudkan kualitas kini harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, tidak bisa lagi secara parsial per program studi.
Faktor-faktor atau fariabel yang harus dikelola, dan bagaimana mengelolanya agar mutu pendidikan dapat dicapai dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Melakukan pengelolaan pendidikan, untuk menghadapi masalah atau hambatan, mengkaji kenapa masalah itu timbul serta apa saja alternatif pemecahan yang mungkin dapat diambil. Dalam mengelola pendidikan faktor kepemimpinan (leadership) memegang peran yang sangat menentukan. Fungsi kepemimpinan merupakan aspek manajemen yang sangat esensial karena bentuk kepemimpinan akan menentukan volume dan kualitas komunikasi di lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana pengerak dan pemersatu semua komponen kependidikan. Bentuk kepemimpinan akan menentukan bentuk dan proses pembuatan keputusan/kebijakan (decision-making process) pendidikan. Sistem kontrol dan evaluasi pelaksanaan aktivitas kependidikan akan mejadi aspek yang sangat berarti untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan, salah satu caranya dengan menerapkan TQM di institusi pendidikan tinggi.

6. PENUTUP

Instrumen yang dibuat oleh BAN-PT hanya mengukur didasarkan atas semua peraturan-peraturan perundangan yang ada di Indonesia (DIKTI). Apabila suatu institusi perguruan tinggi mendapatkan skor sempurna (400) pada hakikatnya institusi tersebut baru melewati ambang batas (Benchmark) minimum, sebagai pelaksanaan pendidikan tinggi. Untuk institusi PT yang mendapatkan nilai kurang dari itu sebenarnya belum siap mengikuti WTO, apalagi untuk duduk sejajar dengan institusi perguruan tinggi di negara maju.
Bagi institusi PT yang mempunyai nilai tinggi harus mulai bermitra, saling mengakui Silabus dan Kurikulumnya, saling bekerjasama dalam berbagai kegiatan ilmiah: penelitian, penulisan buku teks, penyusunan berbagai strategi kedepan, kerjasama dengan usaha, pencarian berbagai teori melalui berbagai riset dan lain-lain. Dengan demikian dapat dirasakan, menjiwai, dan mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap mutu suatu institusi perguruan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan.
TQM merupakan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. TQM adalah suatu pola manajemen yang berisi prosedur agar setiap orang dalam organisasi berusaha keras secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses.
Penerapan TQM dalam dunia pendidikan dengan cara mempersepsikan pendidikan sebagai industri jasa atau industri pelayanan dan bukan sebagai proses produksi. Menerapkan TQM dengan memfokuskan pada lima konsep utama yaitu: fokus pada pelanggan, perbaikan terus-menerus pada proses secara sistematik, pemikiran jangka panjang, pengembangan sumber daya manusia dan komitmen pada mutu.

7. DAFTAR RUJUKAN

BAN-PT, 2007. Buku I.Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2007. Buku II.Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2007. Buku III.Pedoman Penyusunan Portofolio Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2007. Buku IV.Pedoman Visitasi Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2007. Buku V. Pedoman Penilaian Potofolio Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2007. Buku VI. Matriks Penilaian Portfolio Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
http://www.ugm.ac.id/. Edisi 71/IV/12 September 2007, UGM Dipercaya Menilai Dirinya Sendiri. Kabar UGM Online.
Mehrotra. (2000). Total Quality Management In Academics. http://www.yahoo.com/.
Nur, Agustiar Syah. (2001). Peralihan Manajemen Pendidikan dari Sistem Sentralisasi ke Desentralisasi. Padang: UNP.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milk Negara.
Pongtuluran, Aris. (2002). Manajemen Mutu Total Dalam Pendidikan. Jakarta: Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan.
Terry, Gorge. R. (1972). Principles Of Management, 6-th. Edition, Home Illonois: Richard D. Irwin Inc.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

1 komentar:

dhianeyrs mengatakan...

wah bagus bgt bgt kutipannya, ini bisa jadi masukan di skripsi saya tentang proses akreditasi program diploma iv, yang menjadi bahasan adalah keberlanjutan (sustainability), kira2 bisa bantu untuk nambahin masukan dan literatur? di tunggu kabarnya